MUARA ENIM.KABARDAERAH.Com – Aksi Damai yang menamakan dirinya dari Forum Pembela Muara Enim, berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 07 Maret 2024 belum lama ini meninggalkan kesan tidak sehat. Pasalnya, Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali terkesan arogan dan anti kritik serta memperlihatkan lemahnya jiwa kepemimpinan dan cenderung membenturkan anak bangsa demi ambisi pribadi.
“Saya secara pribadi menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan perilaku tidak wajar dari seorang pemimpin yang mengerahkan massa untuk melakukan aksi damai (Demo) tandingan di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Info akurat, sebelum melakukan aksi beberapa aktivis di panggil untuk menemui Pj Bupati di kantor Bupati Muara Enim” jelas Iqbal ketua KPK Nusantara kota Palembang dan ketua Forum Garuda Sumsel melalui pesan singkat whatapp.
“Seharusnya sebagai seorang tokoh pimpinan daerah, beliau memberikan teladan yang baik bagaimana cara menjaga kondusifitas masyarakat walaupun sedang ada dugaan permasalahan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. ” Papar Iqbal.
Lain lagi yang disampaikan , tokoh masyarakat Belida, Dedi Herman, menyayangkan adanya aksi tandingan yang dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya yang paling cinta Muara Enim. Sambil tersenyum cadot (panggilan sehari-hari), menyampaikan pada media ini, Ia juga mengatakan masyarakat cinta Muara Enim. Tapi cinta Muara Enim haruslah dipisahkan dengan cinta pada oknum pejabat. Cinta Muara Enim muaranya adalah kesejahteraan rakyat. Sedangkan cinta pada oknum pejabat, muaranya adalah kepentingan sesaat.
“Saya juga menyayangkan adanya aksi tandingan hari ini, kalau bicara masyarakat Muara Enim tidak hanya pada kota Muara Enim, tapi keseluruhan wilayah termasuk daerah saya. Dan kami cinta Muara Enim dan menginginkan pemimpin yang adil, bijaksana dan menjalankan program kenegaraan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya Cinta Muara Enim bukan harus cinta pada oknum pejabat yang diduga bermasalah,”tegas Dedi
“Yang perlu diingat permasalah yang sedang dihadapi oleh PJ Bupati Muara Enim adalah permasalah pada saat beliau masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Sumsel bukan sebagai Pj Bupati Muara Enim, oleh karenanya kami mengharapkan kiranya dijalani sesuai proses hukum yang berlaku dan jangan membuat masalah baru lagi,”kata Dedi lagi
Hal senada juga disampaikan oleh khailani tokoh masyarakat semende atas adanya aksi yang dilakukan oleh segelintir orang tapi seolah-olah telah mewakili masyarakat Muara Enim. Ia menyampaikan bahwa aksi tersebut tidaklah mewakili kepentingan masyarakat Muara Enim, tapi mewakili kepentingan oknum PJ Muara Enim. Jika memang mewakili kepentingan masyarakat banyak. Seharusnya dilakukan oleh aktivitis Muara Enim, baik LSM, ormas dan wartawan terhadap kondisi yang berkembang menjadi bahan pembicaraan tapi tidak ada aksi nyata.
“Kami merasa aksi tadi tidak mewakili kepentingan masyarakat Muara Enim secara keseluruhan tapi mewakili kepentingan oknum pejabat tertentu. Jika memang memperhatikan kepentingan rakyat, harusnya lakukan aksi nyata terhadap kondisi Muara Enim. Saat ini, harga sembako masih tinggi, inflasi termasuk dalam sepuluh besar seluruh Indonesia, APBD belum berjalan akibat terlambatnya pembahasan di DPRD dan kondisi lainnya”kata Khailani
Lain lagi dengan sikap Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemantauan Pembangunan dan Kinerja pemerintah (LP2KP) sumsel, beliau menyambut baik aksi yang dilakukan oleh masyarakat Muara Enim sepanjang tujuannya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sesaat dan orang-orang terdekat. Untuk permasalahan hukum yang diduga melibatkan Pj Bupati Muara Enim dijalankan sesuai proses hukum yang berlaku dan tak perlu panik. Bupati fokus saja menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan oleh negara menurunkan inflasi pada titik normal, menurunkan angka kemiskinan. (**)
