Aceh Utara – Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf meminta semua SKPK untuk melakukan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, hal tersebut diungkapkannya dalam rapat perdana bersama 210 pemangku eselon di jajaran Pemkab Aceh Utara yang berlangsung di Aula Sekdakab pada Sabtu (15/7/2017).
Menurutnya, rapat perdana tersebut sebagai wahana selaku pemimpin daerah untuk menyampaikan penegasan dan petunjuk bagi kepala SKPK menyangkut hal-hal yang bersifat urgent dalam rangka pencapaian target, sekaligus membahas dan mengkordinasikan kinerja setiap program kegiatan pembangunan, guna mencari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kami mengharapkan jangan sampai ada program yang tumpang tindih antara satu SKPK dengan SKPK yang lain, jangan sampai ada program yang manfaatnya tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. SKPK harus fokuskan anggarannya, untuk melaksanakan program pemerintah yang dapat memberi banyak manfaat untuk kepentingan rakyat menuju kesejahteraan,” ungkap Wakil Bupati.
Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan, pihaknya akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan program serta tingkat penyerapan anggaran seluruh SKPK. Pemkab akan memprioritaskan pelayanan untuk masyarakat, diharapkan kedisiplinan dan ketekunan aparatur dalam bekerja sangat dibutuhkan guna menciptakan pelayanan yang prima untuk masyarakat.
“Kami mengajak kepada segenap SKPK, pimpinan badan dan camat untuk menetapkan standar pelayanan publik dengan harapan akan melahirkan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan dapat terwujud. Pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan harus efektif tidak berbelit-belit, cepat merespon kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Seraya menambahkan, “Pertemuan ini juga bertujuan menyatukan pemahaman terkait kondisi aktual daerah dalam hal menentukan arah kebijakan dan prioritas serta agenda kegiatan, serta menginventarisir langkah apa saja yang akan dilakukan selanjutnya untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini,” tambahnya.
Pihaknya juga menghimbau dan mengajak kepada SKPK dan seluruh aparatur untuk meningkatkan kualitas kerja, membangun tim yang solid, menjalankan tugas yang sudah diberikan dan patuh pada deadline yang sudah ada. Kemudian, katanya, semua pimpinan SKPK supaya memasukkan laporan keuangan tepat waktu karena tepat waktu merupakan salah satu faktor positif mempengaruhi neraca keuangan daerah.
Dikatakannya lagi, untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam APBK tahun 2017 diperlukan adanya evaluasi guna memastikan berjalannya program dan kegiatan pada setiap periode. Dalam kerangka siklus manajemen pembangunan secara utuh sekaligus sebagai evaluasi kinerja pimpinan SKPK selaku pejabat pimpinan tinggi pratama.
“Pak Sekda, rapat koordinasi harus diagendakan setiap bulannya sebagai bahan evaluasi kinerja, jangan sampai apa yang menjadi visi misi kita hanya sekedar seremoni belaka,” katanya.
