JAKARTA, KABARDAERAH,- Terkait kasus jaksa Eka Safitra yang bertugas di Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang kena OTT KPK karena diduga menerima suap. Kejagung meminta jaksa-jaksa yang kini berada di TP4D untuk tidak main-main.
Seperti dikutip detik.com, Kapuspenkum Kejagung Mukri, mengingatkan agar jaksa untuk tidak bermain di dalam koridor TP4D.
Mukri mengatakan, OTT ini hanya menyangkut kepada 1 orang sehingga pihaknya meminta para pihak tak menggenalisir TP4D.
Dia mengatakan, pimpinan Kejagung juga akan terus mempertahankan program ini untuk terus mengawal proyek-proyek di Pemda.
“Kita jangan generalisir, jangan sampai karena ada 1 OTT ini program kita terhenti. Kita harus tuntaskan, tetap konsisten,” ungkap Mukri.
Dia juga mengingatkan, program TP4D merupakan program yang bertujuan untuk mengawal proyek negara baik di Pusat ataupun daerah. Tujuan program ini, supaya proyek negara tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.
“Tujuan TP4D ini untuk pengawalan dan pengaman proyek pembangunan agar sesuai waktunya, mutunya. Jadi tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Program ini ini dirasakan banyak sekali manfaatnya bagi pembangunan dan para ASN-ASN di daerah,” kata Mukri.
Mukri menegaskan, pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas ke Jaksa Eka jika terbukti bersalah.
“Kita lihat, kalau tindak pidananya terbukti pasti ada tindakan,” ucapnya.
KPK menetapkan 2 jaksa sebagai tersangka yang diduga menerima uang terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.
Dua orang jaksa yang jadi tersangka adalah Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota TP4D dan Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta
Jaksa Eka Safitra diduga menerima suap jatah 5 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp 415 juta. Pemberian uang itu dilakukan bertahap. (Detik.com)
Editor : Aldoris A
