KabarDaerah.com – Tulisan ini mencoba memotret kinerja Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi-Audy Joinaldy dalam merealisasikan visi-misi dan janji kampaye pada Pilkada 2020 yang lalu.
Hanya memotret dalam sudut pandang tertentu, dan tidak menakar secara angka-angka, atau menimbang secara akurat seperti menakar berat emas melalui neraca sama lengan.
Ada 25 program unggulan yang dijanjikan oleh Mahyeldi-Audy antara lain; 1) Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Masjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi.
2) Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan. 3). Menjadikan gedung kebudayaan, museum, dan perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism).
4) Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan. 5) Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19.
6) Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi kebiasaan Baru. 7) Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru.
8) Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar & Tertinggal). 9) Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.
10) Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan ruang kelas baru (RB) untuk pemerataan akses pendidikan. 11) Seribu beasiswa kuliah di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
12) Memberikan dukungan penelitian untuk mahasiswa dan dosen perguruan tinggi negeri dan swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan. 13) Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10 persen anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian.
14) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak. 15) Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian. 16) Mencetak 100 ribu milenial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
17) Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula. 18) Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
19) Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan. 20) Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional.
21) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan. 22).
Percepatan pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang. 23). Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas.
24) Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. 25. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government).
Bila kita lihat 25 Program Unggulan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat (2020-2024) ini adalah yang baik semua, dan dibutuhkan masyarakat. Namun yang menjadi persolan adalah sejauh mana program unggulan itu dapat direalisasikan?
Tulisan ini sengaja memuat keseluruhan program unggulan tersebut, sehingga kita semua dapat mencermatinya dengan seksama. Beberapa hari yang lalu para aktivis mahasiswa melalu BEM se-Sumatera Barat melakukan demontrasi menagih janji kampanye tersebut.
Aksi demontrasi yang dihadiri berbagai kampus dari di kota Kota Padang, Payakumbuh, Pasaman, dan Bukittinggi tersebut mengusung tema “Sumbar Madani, atau Sumbar Merana dalam Janji”.
Begitu salah satu media lokal menulis (Singgalang, 26 Februari 2024). Gerakan demontrasi ini tentu patut diapresisasi terhadap upaya untuk mengingatkan Mahyeldi-Audy terhadap janji-janji yang pernah disampaikan ke publik agar segera ditepati.
Namun dengan sisa waktu yang tidak cukup setahun lagi, sulit sepertinya untuk menuntaskan 25 program unggulan tersebut. Saya tidak akan menguliti satu persatu 25 program unggulan tersebut.
Mana yang telah direalisasikan, dan mana yang belum. Hal yang akan disampaikan adalah jika program itu efektif dilaksanakan, mungkin keadaan masyarakat Sumatera Barat perlahan relatif akan lebih baik.
Namun realitanya, justru kehidupan masyarakat semakin tidak baik. Bila ditelusuri terhadap kasus semakin masifnya praktik politik uang pada pemilu 2024 yang lalu (walapun sulit dibuktikan), namun saya menduga sulitnya keadaan sosial-ekonomi masyarakat sebagai penyebab utamanya, di samping faktor yang lain; ketidakpercayaan (untrust), bentuk “perlawanan”, berubahnya perilaku pemilih, dan lain-lain.
Kehidupan masyarakat yang semakin tidak baik itu dapat pula dilihat dengan semakin rawannya kehidupan rumah tangga. Grafik angka perceraian semakin meningkat setiap tahunnya di kabupaten kota di Sumatera Barat.
Di Kota Padang tahun 2023 misalnya, ada 100 kasus perceraian per-satu hari. Penyenbabnya utamanya adalah cinta lama bersemi kembali (CLBK), kekerasan rumah tangga, dan himpitan ekonomi (Sumbarsatu.com 31 Mei 2023).
Begitu pula kasus kejahatan dan penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat kecenderungannya terus meningkat. Tindak kejahatan dan peredaran narkoba terjadi kalangan anak muda yang disebabkan oleh salah pergaulan akibat semakin rendahnya pengawasan dan kontrol sosial dari orang tua (antaranews.com, 31 Desember 2022).
Pada saat yang bersamaan bentuk-bentuk kejahatan baru dan tindak kekerasan lainnya seperti begal, tawuran, bullying, kekerasan seksual di tengah masyarakat semakian tidak terkendali di ranah yang katanya menjunjung tinggi nilai adat dan agama.
Hal lain yang semakin menyedihkan di tengah janji politik “Sumbar Madani” Mahyeldi-Audy adalah semakin meningkatnya gejala dan kasus perilaku menyimpang; lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pada tahun 2019 Propinsi Sumatera tercatat sebagai daerah tertinggi populasi LGBT di Indonesia, 18.000 orang. (tribunnews.com, 7 Mei 2019).
Terkait dengan masalah ini, Nasrul Abit selaku Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2019 pernah mendorong agar dibuatkannya peraturan daerah (Perda) Pemberantasan LGBT. Seingat dan setahu saya, ini baru sebatas wacana saja di periode akhir pemerintahan Irwan Prayitno-Nasrul Abit.
Setelah berakhirnya Irwan Prayitno-Nasrul Abit, dan kemudian dilanjutkan oleh Mahyeldi-Audy, tindak lanjut rencana perda ini pun tidak diketahui. Sekali lagi, saya tidak dalam posisi menakar secara komprehensif untuk menilai berhasil atau tidaknya 25 progul Mahyeldi-Audy itu dilakukan, Namun yang bisa saya ketengahkan hanya mengingatkan publik bahwa ada 25 janjinya.
Masa jabatan Mahyeldi-Audy tidak cukup setahun lagi. Saya sengaja mengajak publik menilai sendiri kinerja Mahyeldi-Audy.
Bila publik menilai bahwa kualitas kinerja mereka baik (lebih dari 50 % terealisasi), maka publik dapat mempertimbangkannya “memberi kesempatan” untuk melanjutkan progul yang belum terealisasi.
Namun bila progul tersebut menurut publik kualitas kinerjanya rendah (di bawah angka 50 %) dalam mewujudkan janji kampanye, ada baiknya publik dan masyarakat umumnya untuk berpikir ulang.
Semoga tulisan ini dapat mengingatkan kita semua untuk tidak salah memilih kepala daerah.
Bahwa ketika salah dalam memilih, maka yang rugi adalah pemilih itu sendiri, 5 tahun kedepan kita harus ikut program mereka.
(Hary Efendi Iskandar, Ketua Pusat Studi Humaniora Unand)
