KagbarDaerah.com – Panitia Persiapan Kemerdekaan Aceh (PPKA) dibentuk guna memperlihatkan reaksi sidang MK terkait pemilu.
Menyikapi kondisi negara Indonesia yang makin terpuruk dari segala sektor akibat beratnya beban hutang negara yang berdampak nilai tukar mata uangnya terperosok 10 terendah didunia dan buruknya pengelolaan sumberdaya alam yang dinilai sangat sulit kedepanya mampu hadirkan kesejahteraan rakyat maka bangsa Aceh meyakini:
- Tidak mungkin bangsa Aceh membiarkan rakyat hidup makin sengsara.
- Rugi menunggu cukup lama 70 tahun lebih ikut Indonesia tapi belum sejahtera rakyatnya.
- Bangsa Aceh akan sejahtera jika hasil sumberdaya alam bisa dinikmati bangsa Aceh.
Rakyat akan sejahtera jika minimal 50% hasil sumberdaya alam masuk ke kas negara untuk kesejahteraan rakyat. UU minerba yg diterapkan Indonesia hanya membagi keuntungan hasil sumberdaya alam 10% ke negara yang 90% jadi bancakan dinikmati para mafia dan elit pejabat. Jelas ini hal bodoh dan sembrono yang dilakukan Indonesia yang tidak mungkin bangsa Aceh bisa menerima.
Menyadari kondisi tersebut Bangsa Aceh bersikap:
- Bangsa Aceh ingin mandiri dan ingin mengelola sumberdaya alamnya minimal 90% masuk ke kas negara agar negara punya uang cukup untuk sejahterakan rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud jika Aceh memisahkan diri dari negara Indonesia dan membentuk negara sendiri yang merdeka berdaulat penuh.
- Kesejahteraan Aceh sangat sulit diwujudkan jika masih bergabung dengan Indonesia yang terbukti gagal sejahterakan rakyat.
- Tuntutan kemerdekaan Aceh adalah sikap cerdas bangsa Aceh untuk keluar dari krisis kemiskinan yang absolut.
- Ditemukanya sumber gas alam dan minyak terbaru terbesar di dunia melebihi cadangan minyak Arab Saudi, tidak rela jika jatuh ke tangan para mafia. Kekayaan Aceh adalah anugerah untuk bangsa Aceh. Amanat yang harus dijaga untuk kesejahteraan bangsa Aceh jangan sampai salah kelola apalagi hanya dinikmati asing.
Resiko yang harus ditepuh sengat berat, namun ketika hal itu terjadi, diharapkan tentunya ada pilihan lain yang tidak berisiko agar tidak terjadi disintegrasi bangsa, serta terjadinya permusuhan antar anak bangsa.
Ketua DPW FRN DPW Sumbar mengatakan bahwa hal itu tentunya bukan pilihan terkahir, masih banyak pilihan lain yang bisa dilaksanakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan, katanya.
Penyebab Disintegrasi Bangsa
- Hukum tidak Adil penyebab utama terjadi Disitegrasi bangsa.
-
Geografi Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan tersendiri. Perbedaan karakteristik dan kondisi alam antar pulau menciptakan kerawanan sosial. Daerah kaya sumber daya alam dan daerah yang kurang berdaya dapat menciptakan kesenjangan yang menyebabkan konflik sosial
-
Demografi, Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menciptakan ketidaksetaraan. Lingkungan ini menghasilkan tingginya tingkat kemiskinan, dengan rendahnya pendapatan dan pendidikan yang sulit bersaing, memungkinkan pengaruh elit politik untuk memanipulasi masyarakat.
-
Kekayaan Alam, Kekayaan alam melimpah menjadi daya tarik bagi negara-negara industri. Pemanfaatan yang belum optimal dapat menyebabkan ketidaksetaraan pembangunan dan konflik terkait sumber daya alam.
-
Ideologi, Ideologi Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengalami tantangan. Adanya kelompok-kelompok dengan faham liberal atau keagamaan yang ekstrem menunjukkan ketidakstabilan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.
-
Politik, Isu-isu politik seperti otonomi daerah, sistem multi partai, dan hubungan TNI-Polri seringkali menjadi sumber konflik. Ketidakselesaian dalam penyelesaian masalah politik mendasar dapat berujung pada disintegrasi bangsa.
-
Ekonomi, Sistem perekonomian yang belum stabil, krisis moneter, dan tingginya tingkat pengangguran memberikan tekanan pada masyarakat. Pengembangan ekonomi yang tidak merata dapat menciptakan ketidakpuasan dan potensi konflik.
-
Sosial Budaya, Kemajemukan Indonesia, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menimbulkan konflik antar etnis dan nilai budaya. Globalisasi membawa nilai-nilai yang kontrast, menciptakan potensi konflik nilai di masyarakat
-
Pertahanan dan Keamanan, Ancaman terhadap kedaulatan negara, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi memperumit masalah keamanan nasional.
Contoh-contoh Disintegrasi
Kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa di Indonesia dewasa ini dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian. Gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan politik dan paradigma formal, di mana terjadi hujatan dan perubahan.
Selain itu, muncul pula aliansi ideologi dan politik yang dilandai dengan menjamurnya partai politik baru. Seiring dengan itu, muncul sejumlah tuntutan otonomi yang lebih luas atau bahkan merdeka dari daerah-daerah di luar Jawa, yang dengan sendirinya menambah problematika, terutama ketika diwarnai oleh terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya.
