KETAPANG,Kalbar- Agar program Anggaran Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD) tahun 2017 penggunaannya bisa teroptimalisasi diKabupaten Ketapang,Kalimantan Barat senilai Rp.385.785.518.000 untuk 253 Desa se-Kabupaten Ketapang.Sekertaris Jendral Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi (Gasak) Ketapang,Drs.Hikmat Siregar mengadakan diskusi publik.Jum’at,(07/07),Pagi.
Acara yang terselenggara diruangan aula Dinas Pendidikan diJln.S. Parman Ketapang itu dihadiri oleh Kepala Bidang Anggaran Badan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ketapang,Wahyudin,SE,ME dan Satuki staf Bidang Sosbud Bappeda serta Rudi Hartono Kasi Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang,sebagai Nara Sumber yang diikuti beberapa kalangan LSM dan sejumlah kalangan Kepala Desa (Kades) serta perwakilan dari Kades,seperti diantaranya,Sekertaris Desa Tempurukan Sahwani.
Menurut Wahyudin,dalam Pidatonya menjelaskan, setelah Satuki memaparkan terkait perencanaan pembangunan ditingkat desa menggunakan ADD/DD.Pihak dari Keuangan Daerah Ketapang dikatakannya,terhadap posisi Kepala Desa yang menggunakan DD dari APBD,merupakan bentuk salah satu dari Pendapatan Daerah Ketapang.
“Kita ketahui untuk ditahun 2017 ini,Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat kurang lebih 217 Milyar rupiah kemasing-masing daerah Kabupaten”,kata,Wahyudin.
Selanjutnya, ia mengatakan,pihaknya telah mendapatkan surat dari keMentrian Dirjen Keuangan Ri yang menjelaskan Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten yang telah mengalokasikan ADD dan DD sesuai dengan ketentuan yang kurang lebih 0,92 persen.
“Artinya kalau pembangunan 10 persen dari ADD/DD malah kita mengalokasikannya 10,92 persen,dan itu melampau aturan tadi”,jelasnya.
Wahyudin menambahakan, untuk tahun berjalan saat ini,untuk 253 desa kita telah ditransfer dari pusat sebesar 111,1 Milyar rupiah yang sudah harus secepatnya disalurkan 90 persennya.
“Jadi dari jumlah angka segitu yang belum terserap saat ini masih ada sekitar 6-7 persen”,ujarnya.
Dirinya berharap agar desa-desa yang belum terserap anggaran ADD/DD agar segera cepat menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
Sementara itu,Rudi Hartono menjelaskan berkaitan dengan pemberdayaan aparatur desa ditahun ini pihaknya terfokus pada penguatan aparatur ditingkat tiap pedesaan.Maka dari itu,Ia menganjurkan agar masing-masing desa bisa mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) undangan dari Kementerian Dalam Negeri Ri,diJakarta tanggal,16 Juli nantinya.
“Dari itu saya sarankan kepada setiap kepala desa agar penyusunan APBDES,supaya dianggarakan sebesar Rp.4,5 juta permasing-masing desa untuk biaya akomudasi Bimtek seperti hotel,makan minum,honor, nara sumber dan lain-lainnya”,ungkap,Rudi.
Selanjutnya,Rudi menyarankan,agar setiap Kepala Desa agar secepatnya membuat pertanggung jawaban pengelolaan dana ADD tahap pertama bagi desa yang telah mengelolannya untuk dapat mengajukan tahapan ADD tahap Dua.
“Jadi,kita jangan hanya berpatok pada DD,karena DD itu hanya 60 persen tahap pertama dan itu harus mencapai 75 persen baru bisa dicairkan bulan Agustus mendatang”,pinta,Rudi kepada Kades yang hadir.
Sementara itu disela-sela usai acara Sekjen.LSM.GASAK, Drs.Hikmat Siregar mengatakan,acara seperti ini memang perlu dilaksanakan agar Program ADD/DD bisa terevaluasi sehingga dapat bermanfaat menyentuh lansung kemasyarakat,agar sesuai dengan Visi Misi,Bupati Ketapang,Martin Rantan,SH dan Wakilnya,Drs.Suprapto.S. (AgsH).
