BENGKULU UTARA.KABARDAERAH.COM – Hearing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkulu Utara, 2017 Senin (16/4/2018) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Bambang Irawan ST berlangsung alot. Pasalnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mendapat serangan pertanyaan dari anggota dewan yang hadir. Hearing LKPJ diwakilkan Haryadi selaku Sekdakab Bengkulu Utara
Dalam pantauan media ini selam berlangsung Hearing dengan angenda pandangan fraksi, angota dewan, baik dari koalisi merah Putih maupun partai PAN , mempertanyakan kejelasan paket proyek yang tidak terselesaikan 2017, meski sudah dilakukan penambahan waktu oleh dinas terkait. Seperti paket proyek bendungan daerah sengkuang,Jalan Hotmix air sabai,dan paket proyek Kota Bani Suka Baru serta tidak ada kejelasan terhadap satgas jalan berlubang.
Dari Partai Amanat Nasional ( PAN) Mohtadin,Sip membeberkan secara detail tentang kebohongan oleh dinas PUPR menjanjikan bahwa pembangunan jalan semuanya rampung pada masa yang telah ditentukan,namun pakta yang ada semuanya bohong,Jelas Mohtadin.
” Kepala Dinas PUPR ucapanya semua berbohong,janji janji tidak ada yang pasti,”Jelas Mohtadi.
Selain itu mohtadin mengatakan,Contohnya saja pembangunan jalan daerah Gembung rasa yang di angarkan 2 Milyar namun pakta yang ada realisasinya hanya dibangun 300 meter,Jelas Mohtadin.
Disisi lain Dedi Syafroni Selaku koalisi Merah Putih juga menyampaikan bahwa banyak masyarakat terkhusus Desa Sengkuang, Kecematan Tanjung agung palik, sangat kecewa terhadap proyek bendungan dibangun tahun 2017 tidak rampung. Sementara ini bangunan tersebut membuat trauma masyarakat sekitar.
“kini jauh dari kata manfaat, hanya merugikan masyarakat serta kian hari tanah mereka terus tergerus oleh air bendungan,”beber Dedi Syafroni.
Selain itu Dedi Juga menambahkan, Ini perlu dikaji bersama kedepanya dan menjadi pengelaman berharga. Sebab faktor terbesar tidak terselesainya suatu paket proyek tersebut lantaran Kontraktornya dari luar daerah. Dengan demikian otomatis mulai dari dukungan alat maupun material sulit mereka dapati. Untuk itu, kedepan jangan terulang kembali serta jangan menarik kontraktor dari luar daerah, kontraktor lokal juga banyak dan sangup melakukan pekerjaan tersebut serta jelas tempat tingal mereka.
” Semuanya paket proyek tidak terselesaikan lantaran Kontraktor ditarik dari luar,sedangkan kontraktor lokal juga sangup.Kenapa mesti kita tarik dari luar,ini jadi pertanyaan bagi kita semua,tentu ada kebohongan kebohongan di sini,” harap Dedi.
Meskipun demikian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Heru Susanto,ST menjawab dengan santai bahwa pekerjaan paket proyek tersebut belum dibayar sepenuhnya, masih menunggu hasil pemeriksaan dari TP4D dan BPK.
” Paket Proyek belum rampung. Saat ini kami belum menerima laporan lantaran masih menunggu pemeriksaan baik dari TP4D dan lain lain,” singkat Heru.(Jonbew/adv)
