TANAH DATAR, KABARDAERAH,- Merujuk kepada fungsi lembaga legislatif sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar pertanyakan keberadaan dan kondisi bupati Irdinansyah Tarmizi.
Melalui surat yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Tanah Datar Roni Mulyadi Dt Bungsu dengan nomor surat 172/126/DPRD-TD/2020 itu, dewan juga meminta penjelasan tentang kebijakan pengambilan keputusan disaat terjadinya wabah virus COVID-19 di Tanah Datar.
Tembusan surat ertanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, Forkopimda Tanah Datar dan Ketua Fraksi DPRD setempat, juga merujuk kepada seringnya muncul pertanyaan masyarakat tentang keberadaan bupati disaat pemerintah harus membuat kebijakan tentang penanggulangan virus corona.
Ketua DPRD Roni Mulyadi Dt Bungsu saat dikonfirmasi kabardaerah.com menyebutkan, jika merujuk pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, wajar rasanya DPRD mempertanyakan keberadaan kepala daerah.
“Ini juga bentuk pengawasan yang diberikan DPRD, karena daerah saat ini harus membuat kebijakan dan keputusan penanggulangan virus corona. Setidaknya ada pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah,” ungkap Roni.
Ia juga menjelaskan, sebelum lahirnya surat itu ia dam pimpinan DPRD sudah melakukan koordinasi dengan fraksi – fraksi yang ada di lembaga legislatif.
“Intinya, masyarakat butuh keterangan yang valid tentang pemimpin mereka, apalagi dengan kondisi saat ini, kami di legislatif tentu ingin tahu siapa yang berwenang di pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan,” pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Irwandi Dt Mahurun Sati, saat ditanya mengenai surat yang dilayangkan DPRD Tanah Datar yang mempertanyakan keberadaan dan kondisi bupati Irdinansyah Tarmizi saat ini, menyebutkan jika kondisi bupati hingga saat ini cukup baik.
“Ya, suratnya baru kami terima. Dan segera akan kita jawab,” ungkap Irwandi. (Red/TD)
