KabarDaerah.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna mengumumkan dan menetapkan usulan pemberhentian Gubenur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/1/2021).
Dalam rapat tersebut, DPRD juga memuji dan memberikan apresiasi terhadap kinerja Irwan dan Nasrul selama 5 tahun memimpin pemerintah Provinsi Sumbar. Seperti diketahui, keduanya resmi purna tugas tanggal 13 Februari 2021 mendatang.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, keduanya tidak lagi berkewajiban menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan kepada DPRD.
“Rapat paripurna merupakan momen yang tepat menyampaikan pesan dan kesan kepada Irwan Prayitno dan Nasrul Abit,” katanya.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun masa jabatan Irwan Prayitno-Nasrul Abit, banyak kemajuan yang telah dicapai. Diantaranya, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRD) per kapita masyarakat. Kemudian, meningkatkan derajat kesehatan, dan rata-rata lama sekolah juga mengalami kemajuan pesat.
Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan. Meski demikian, karena wabah covid-19, beberapa program strategis belum dapat diselesaikan karena membutuhkan banyak anggaran dalam penanganannya.
“Sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Irwan Prayitno dan Nasrul Abit atas jasa dan pengabdiannya kepada daerah dan masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Pihaknya meminta Irwan Prayitno-Nasrul Abit dapat memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya, serta menyelesaikan kegiatan strategis yang tertunda. Hal tersebut karena sisa masa jabatan mereka tinggal 30 hari lagi.
Selanjutnya, untuk kesinambungan pembangunan daerah, gubernur dan wakil gubernur dapat menyusun blue print pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun. Hal tersebut nantinya dapat menjadi pedoman oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2020
8 Aliansi Pertanyakan Kinerja Gubernur Irwan Prayitno.
dikutip dari Covesia.com : Sejumlah massa yang tergabung dalam 8 aliansi mempertanyakan kinerja Gubernur Irwan Prayitno selama menjabat.
“Kami yang tergabung aliansi sesumbar menanyakan apa yang sudah dibuat atau dilakukan oleh Irwan Prayitno dan memakai uang Negara,” ungkap Mektison Rizanius saat menyampaikan petisi di Aula kantor Gubernur, Kamis (4/2/2021).
Lebih lanjut Mektison mengatakan dari pandangan aliansi kami, Irwan Prayitno terindikasi menyalahgunakan Anggaran Negara untuk SUMBAR selama menjabat sebagai Gubernur.
“Kami yang tergabung Aliansi Sesumbar meminta kepada pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas Irwan Prayitno terindikasi dalam hal penyalahgunaan Anggaran Negara untuk SUMBAR,” jelasnya.
Tak hanya itu, belasan orang tersebut menyatakan bahwa kinerja Irwan Prayitno selama 10 tahun menjabat jadi Gubernur SUMBAR adalah 0+0 = 0 (tidak ada hasil).
Adapun 8 aliansi tersebut yakni, Aliansi Masyarakat Peduli Sumbar (AMPS), Aliansi Mahasiswa Sumbar (AMS), Aliansi Pekerja Sumbar (APS), Aliansi Pengamen Jalanan Sumbar (APIS), Aliansi Pedagang kakilima Sumbar (APKS), Aliansi Media Sumbar (AMS), Aliansi Kemanusiaan Sumbar AKS), Aliansi Masyarakat Bawah Sumbar (AMES).
Mektison mengatakan bahwa dirinya tak menuduh, Gubernur hanya terindikasi. Pada awalnya, aliansi tersebut akan melakukan aksi mengeluarkan pendapat di lapangan tepatnya di kantor Gubernur Sumbar dan jalan Depan kantor.
Namun, karena Gubernur Sumbar tak di tempat dan digantikan oleh Kepala kesbangpol mereka hanya menyampaikan aspirasi dan melakukan pernyataan sikap.
Ditemui secara terpisah Kepala Kesbangpol Sumbar, Nazwir mengatakan hanya mendengarkan pernyataan sikap aksi masa. “Kami tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, karena mereka hanya mau bertemu Gubernur,” jelasnya.
Komentar Indrawan ketua LSM Komunitas Anak Daerah :
Saya sebagai pengamat dari LSM KOAD sepakat nilai Gubernur Sumbar Nol koma Nol “Kinerja IP Nol Koma Nol“,
Pendapat saya, ” Irwan tersandung berbagai kasus besar, sehingga dia harus menyerah, namun rakyat dirugikan, saya tidak asal ngomong. IP pernah kami surati dan kami kirim bukti dugaan korupsi kepada nya. LSM KOAD kantongi bukti permainan kotor yang dilakukan jajarannya selama jadi Gubernur Sumbar, saya sangat kecewa dengan IP, saat akan Pilgub kami pernah bertemu di gedung Azkia lantai lima, dia berjanji akan bantu masalah banda buek karena terkait Bank Nagari, tapi di akhir cerita IP menolak membantu menyelesaikan”,
Pesan saya kepada Irwan Prayitno, ” terima kasih atas tidak membantu menyelesaikan masalah kepemilikan kios Bank Nagari dipasar Banda Buek”, demikian kata Indrawan ketua LSM KOAD. (IDW)
