JAKARTA,KABARDAERAH.COM-Penetapan status KKB di Papua kalau dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 dan sudut pandang pemerintah sudah pasti sesuai. Toh yang membuat dan yang menyatakannya adalah pemerintah.
Demikian kata wakil Presiden Partai Indonesia Terang, Dr.Drs.Sayid Fadhil,S.H.,M.Hum saat diminta pandangannya terkait penyelesaian konfilk kekerasan yang berujung dengan penetapan “Teroris” terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) /Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua oleh Pemerintah Pusat.
Adapun, penetapan label ‘teroris” terhadap KKB di Papua dipicu gugurnya Kepala Badan Intelejen daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya dalam insiden baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet,Distrik Beago,Kabupaten Pucak,Papua,Minggu (25/4/2021) sore.
“Substansi permasalahannya bukan di situ, melainkan kita harus menilik KKB pada akar dan pokok permasalahannya apa dan bagaimana. Mungkin ini yang lebih penting,” kata Wakil Presiden DPP Partai Indonesia Terang (PINTER) Dr.Drs.Sayid Fadhil,S.H.,M.Hum kepada kabardaerah.com pekan ini.
“Menurut hemat kami Partai Indonesia Terang, permasalahannya tidak se-simpel itu. Sejak dari awal terminologi tentang ” KKB/Teroris ini pun menjadi perdebatan sengit di DPR sewaktu awal pembahasan RUU ini dilakukan. Muncul perdebatan-perdebatan baik bersifat akademis maupun politis. Maka, Partai Indonesia Terang berpendapat, untuk memaknai sebuah gejala sosial tidak semata-mata dilihat dari konteks ‘penerapan’ Undang-Undang semata (karena suatu keniscayaan sbg hukum positif). Namun, harus dilihat lebih komprehensif.”
Artinya, jelas Dr. Fadhil, bahwa hukum itu haruslah bersifat progresif. Hukum itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian masyarakat.
“Tidak boleh kaku, hukum harus bisa merespon perkembangan zaman. Dalam hal ini kami (Partai Indonesia Terang) melihat pemerintah harus jeli melihat apa sebenarnya yang terjadi di tanah Papua,” imbuh nya.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda dalam surat tanggapannya menganggap Pemerintah (Indonesia) tengah mencoba untuk “melabeli” Tentara Papua Barat dan perjuangan rakyat Papua Barat sebagai ‘penjahat’ dan ‘teroris’.
“Partai Indonesia Terang menilai, bahwa pendapat Benny Wenda selaku Ketua Pergerakan Persatuan Papua Barat (ULMWP) ada benar nya. Kenapa bisa demikian ?. Menurut hemat kami itu sah-sah saja sebagai pihak yang ingin mengutarakan pendapatnya,” urai pakar komunikasi berlatar belakang jurnalis dan akademisi yang mengusasi sejumlah bahasa asing dan alumni Fakultas Ilmu Hukum dari Universitas Pajajaran,Bandung itu.
Namun kata Fadhil, dalam hal ini dari pihak Pemerintah Indonesia harus memaknai nya sebagai rujukan atau masukan untuk mencari “simpul” baru agar bisa dijadikan bahan utk menyelesaikan permasalahan Papua Barat lebih lanjut.
“Melabelisai suatu pergerakan tentu hak pemerintah juga. Nah,di sinilih letak titik sentuh,bagaimana labelisasi tidak menimbulkan ‘jurang’ bagi kedua belah pihak semakin menimbulkan permasalahan baru yang membuat suasana semakin memanas,”imbuh Dosen STIKOM Bandung 1995-1997 Bandung yang pernah menjadi penyiar TVRI Bandung 1994-1998 Bandung hingga Stasiun Pusat TVRI di Kawasan Senayan, Jakarta itu.
Duduk Satu Meja
Tokoh masyarakat Banda Aceh yang pernah mengikuti pngembangan sistem Pendidikan Islam dan Pesantren di Eropa 2010 yakni di Belanda,Jerman, Perancis,Belgia, Australia,Swis dan turkey ini menilai salah satu solusi terbaik adalah kedua pihak harus duduk satu meja untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Papua saat ini dan kedepan.
“Duduk satu meja merupakan usul kongkrit baik yang ditawarkan oleh Benny Wenda kepada Pemerintah Indonesia. Ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia.Jadi, sama hal nya apa yang terjadi pada waktu kasus Aceh beberapa tahun yang silam.”
“Jadi, saya melihat Pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo adalah seorang negarawan (pemimpin) yang pada masa awal-awalnya menjadi Walikota Solo.Beliau merupakan figur pemimpin yang sangat mengedepankan dialog untuk menyelesaikan sebuah permasalahan,” ujarnya mengutip ceritera Presiden Joko Widodo saat dirinya ikut bersilaturahmi dengan mantan Wali Kota Solo itu.
Dr.Syaid Fadhil mengatakan, dirinya pernah bertanya langsung ke pak Jokowi saat beliau masih menjabat Walikota Solo. Pertnyaan itu tentang bagaimana beliau bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima yang sangat semrawut dan tidak mau ditertibkan/di alokasikan ke tempat yang lebih baik di kota Solo.
Setelah saya mendengar langsung jawaban beliau “Saya lakukan semua itu dengan dialog tidak sekali dua kali tapi berpuluh kali saya mengundang pedagang kaki lima ke rumah saya. dan saya ajak makan/ minum yang pada akhirnya para pedagang mau ditertibkan. Mereka menerima dengan senang hati dan lapang dada,’ ujar Dr.Sayid, mengutip testimoni mantan Wali Kota Solo itu.
Lanjutnya, bahwa kalau Jokowi saat ini bisa mengulang kembali cara-cara “conflic resolution” yang pernah beliau lakukan. Bukan mustahil permasahan Papua bisa terselesaikan dgn cara-cara yang lebih bermatabat.
‘Jadi, sekali lagi, Partai Indonesia Terang sangat menyakini, bahwa ‘kunci’ menyelesaikan persoalan KKB di Papua adalah ‘DIALOG’. Karena dengan cara pendekatan demikian sesulit apapun sebuah persoalan,dijamin akan terselesaikan dengan lebih santun, tanpa harus ‘angkat senjata’ bahkan mengirimkan pasukan militer dalam jumlah yang lebih banyak. Dampaknya masyarakat semakin tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya.
Sebagai Organisasi Politik, Partai Indonesia Terang (PINTER) menyarankan, Pemerintah Pusat sebaiknya segera melakukan “dialog” dengan KKB di Papua.
“Seyogjanya pemerintah Indonesia tidak perlu terburu-buru ‘melabeli’ KKB sebagai organisasi teroris.Karena, penyebutan istilah yang belum tentu diterima oleh pihak KKB yang bahkan (bisa) menimbulkan dampak yang lebih memperkeruh suasana.”
Pemerintah Indonesia selayaknya melakukan pendekatan-pendekatan yang lebh kongkrit untuk memecahkan persoalan dibanding dgn melabelisai sebuah pergerakan.
“Jadi,sebagaimana telah saya sampaikan di atas bahwa masyarakat Papua di papua umumnya, merupakan masyarakat yang lebih santun,tegas dan militan. Semoga potensi sumberdaya manusia yang Mereka miliki. Selain itu pemerintah juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih mengangkat harkat dan martabat mereka .Ruang-ruang dialog sesama anak bangsa. Mari, lita hidupkan kembali. Terakhir bahwa pendekatan budaya tentu sangat penting dilakukan. Karena masyarakat kita adalah mayarakat Bhineka Tunggal Ika (walau berbeda tetap satu). Inilah juga menjadi dasar dan prinsip kami di Partai Indonesia Terang,” tutup Sayid Fadhil.
** (domi lewuk).
