Palembang, KabarDaerah.com- Adanya pemberitaan disalah satu media online yang mengatakan bahwa sekolah menengah atas (SMA) Negeri 18 Palembang Wajib membayar Spp komite sebesar 200 ribu, Uang bangunan sebesar Rp 3.000.000, dan beli Seragam Sekolah Rp 3.000.000 dibantah oleh Kepala SMA negeri 18 Palembang, ditemui di ruang kerjanya Rabu (22/06/2022).
Heru Supeno, SPd, MSi selaku Kepala Sekolah mengatakan, bahwa tidak benar adanya pungutan disekolah, yang ada adalah sumbangan, kalau sumbangan diperbolehkan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite, dijelaskan bahwa kalau sumbangan itu sifatnya beragam, ada yang 50.000 ada yang 100.000 bahkan ada yang 250.000 tidak sama antara yang satu dengan lainnya, kalaupun sama itu hanyalah kebetulan saja.
Ketika wartawan menanyakan, kenapa tidak menggunakan dana BOS untuk pembangunan di sekolah, Heru menjelaskan bahwa dana BOS tidak bisa digunakan untuk pembangunan disekolah, dana BOS hanya bisa diperuntukkan perbaikan ringan, sedangkan ini merupakan program komite tahun 2021/2022 dan itupun sumbangnya beragam dengan menggunakan sistem subsidi silang ada yg 500.000 dan ada yg lebih dari 3.000.000 bahkan untuk siswa yg tidak mampu dan anak yatim-piatu tidak bayar sama sekali, berkaitan dengan uang seragam sekolah dijelaskan bahwa harga itu sudah standar di SMA negeri 18 Palembang dan itu sudah berlaku sejak saya sebelum menjabat dan tidak ada kenaikan sampai saat ini, ujarnya.
Berbagai tanggapan muncul dari hal ini, salah satunya dari Forum Pemerhati Pendidikan Sriwijaya (FPPS), ketika dimintai keterangan nya ketua FPPS Susanto mengatakan bahwa sekolah menjalin kemitraan dengan komite dalam rangka mencari solusi nyata pemenuhan kebutuhan sekolah dan kebutuhan belajar siswa.
Peran komite dalam rangka memberi sumbangan berupa pembangunan gedung sangat di perlukan di SMA 18 palembang mengingat tempat yang terbatas. Program peningkatan gedung melalui sumbangan komite sdh melalui rapat komite dan sudah dilaporkan ke dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan. dikarenakan adanya kebutuhan lokal kelas baru yang sangat mendesak, sembari menunggu anggaran dari pemerintah. pembangunan ini adalah bentuk aksi nyata dari komite untuk memberikan kenyamanan belajar kepada siswa dan kenyamanan mengajar guru. (Ocha/Rilis)
