Hanya Tiga Hari Mempelajari, Kapolda Sumbar Berikan Kesimpulan Tentang Perkara Bypass Teknik

Barang siapa, yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Selanjutnya, Penyidik melakukan permintaan keterangan kepada terduga pelaku dan saksi saksi. Berbeda dengan yang kami alami pelaku malah belum dilakukan permintaan keterangan, sedangkan perkara sudah dihentikan, Kata ketua LSM KOAD, “

Ada yang lebih lucu lagi, kami pelapor, kami yang diminta membuktikan kepemilikan barang, bahkan ketika bukti berita acara pembayaran sudah diserahkan, Kapolsek Kuranji, masih minta bukti yang asli.

Tidak cukup hanya itu, ketika penyidik Polsek sudah menerima foto copy bukti pembayaran, berita acara surat serah terima barang, dilengkapi dengan surat penyataan pihak penjual, dengan memperlihatkan pengiriman bukti melalui elekronik, penyidik masih minta untuk dilakukan BAP ke Jakarta, padahal jika penyidik paham unsur unsur dalam pasal pencurian tidak demikian adanya, kata ketua LSM KOAD.

Berikut dijelaskan ketua LSM KOAD:

Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Dalam Bahasa Hukum pencurian dapat dikatakan:

1. Mengambil harta / material orang lain.
2. Tindakan pidana yang melawan hukum.
3. Menguasai harta orang lain,illegal dan keji.
4. Tindakan yang meresahkan masyarakat dan lain sebagainya.

Sedangkan dari Aspek hukum adalah:

1. Tertangkap tangan.

Menurut J.C.T Simorangkir tertangkap tangan sama dengan “heterdaad” yaitu kedapatan tengah berbuat tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.

2. Ada barang bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.
3. Ada saksi yang melihat,
4. Ada korban yang melapor, Melanggar salah satu pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
5. Memenuhi BAP polisi, jaksa, hakim. (Lembaga Hukum)
6. Pengakuan tersangka.

Dalam proses pengungkapan perkara pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan.

Keberadaan saksi sangat diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana yang dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi “dark number” mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum.

Barang bukti dalam hukum acara pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi. Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan dalam persidangan di pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (Unnus Testis Nullus) dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang di lihat, di dengar, dan di alami sendiri, saksi sesungguhnya, bukan mendengar dari orang lain (Testimonium De Auditu).

Hal ini perlu diselidiki lagi oleh Ditreskrimum dan bidpropam Polda Sumbar, mereka melakukan penyidikan sebaiknya yang paham dengan hukum.

“sebelum jadi  penegak hukum belajar dulu tentang segala macam UU-ITE, ikuti perkembangan zaman, agar penegakkan hukum tidak bertele tele bahkan sampai satu tahun, kata ketua LSM KOAD.

Penyidik Polsek Kuranji, telah memperlihatkan sikap tidak berkeadilan, dan yang paling fatal adalah barang bukti gembok, barang bukti yang berada di toko juga dibiarkan hilang, berikutnya, yang menjadi masalah bagi seorang penegak hukum, tugas dan fungsi Polri, mereka abaikan.

Pada akhirnya, kami LSM KOAD menduga bahwa telah terjadi menghalangi proses hukum terhadap perkara Bypass Teknik ini.

Delik Biasa artinya tidak perlu pengaduan untuk dilakukan proses hukum oleh penyidik, jaksa sampai ke pengadilan. lalu atas dasar apa Polisi selalu mengarahkan pelapor tindak pidana, untuk melakukan pengaduan….???

Kecuali, ketika Rusdi masih hidup, pelakunya adalah keluarga Rusdi dan pelapornya Rusdi sebagai Ayah atau kakak, baru merupakan DELIK ADUAN, jelas Ketua LSM KOAD.

Ketika penyidik telah menerima laporan Polisi atau pemberitahuan atas terjadinya kejahatan,

Seharusnya, segera lakukan proses hukum sesuai aturan, jangan seperti perkara pencurian di Bypass Tekknik, jangan tungGu sampai hampir setahun, dan yang paling penting, penegak hukum jangan ikut merusak nama Polri dengan tindakan yang melanggar hukum itu senidiri dan tindakan gegabah.

Mari jadikan jadikan peristiwa “Sambo dan Teddy “sebagai pelajaran, jangan teruskan perbuatan yang akan mencoreng nama baik Institusi Polri.

Diawali dengan melakukan penyelidikan sesuai aturan yang berlaku di kepolisian, sampai ditemukan peristiwa atau tidak ditemukan peristiwa pidana, jika ditemukan peristiwa pidana, dilajutkan ke tahap penyidikan, keluarkan SPDP untuk kejaksaan, kumpulkan barang bukti, sampai pada tahap menetapkan tersangka, demikian dikatakan Ketua LSM KOAD.

Sebagai pelapor Perkara Bypass Teknik, Kami sudah menyediakan bukti-bukti surat, foto sebagai petunjuk, dan saksi-saksi bahkan kami sudah mecoba untuk memberikan masukan bahwa terkait perkara yang dilaporkan tidak tergantung keputusan pengadilan setidak-tidaknya bagi pelapor, karena aturan menjelaskan yang memerlukan keputusan pengadilan adalah pihak telapor yang merupakan Ahli waris Rusdi (alm).

“Sedangkan yang menjadi kewenangan Penyidik, hanya pemenuhan unsur perbuatan pidananya, membuat terang perkara pidana serta menetapkan tersangka. menurut kami kata ketua LSM KOAD, Polisi sebagai penyidik hanya proses pidananya saja”, katanya

Lanjutnya, “terkait hal ini tentunya, penyidik konsentrasi dengan perbuatan MENGAMBIL yang dilakukan diduga pelaku, siapa pemilik barang yang diambil, mana bukti kepemilikan yang dimiliki pelaku, jika barang yang diambil adalah sebagian milik orang lain, maka akan terpenuhilah unsur mengambil, sebut Indrawan ketua LSM KOAD.

Paradigma lama Polisi seharusnya ditinggalkan, patuhi saja aturan UU, jangan minta pelapor yang membuktikan kepemilikan barang yang dicuri pelaku. coba simak kata pasal 362 tersebut, katanya

Toh jenderal Sigit beberapa waktu lalu melarang Polri melakukan pungli dengan cara cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. tambahnya

Lanjutnya lagi, Polda Sumbar tidak perlu ragu memproses perkara Bypass Teknik Ini, terganggunya perkara ini diawali oleh tiga orang yang mengaku Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu, berusaha menghalangi proses hukum yang dilaporkan, berikutnya kami akan laporkan, “menghalangi proses hukum dalam perkara ini“, kata ketua LSM KOAD.

“Saya coba berikan pemahaman bahwa perkara ini bukanlah masalah perdata”, sebutnya

Pertama, para pelaku adalah pihak lain dalam perkara ini, selanjutnya kata ketua LSM KOAD kepada media ini, ” pihak ketiga tidak punya kewenangan melakukan perbuatan hukum dalam usaha Bypass Teknik”katanya

Kedua, Jika pihak ketiga adalah ahli waris, mereka juga harusnya punya keputusan pengadilan tentang penetapan hak waris, inilah yang menjadi patokan untuk melakukan proses hukum perkara ini, katanya

Ketiga, penguasaan atas objek usaha tentunya adalah melanggar Undang-Undang dan merupakan perbuatan terlarang.

Selama Penyidik Polda belum melakukan proses hukum dengan benar, perkara ini akan terus bergulir, dan dipastikan program Kapolda Sumbar memperbaiki nama baik institusi akan menjadi gangguan seriur, tapi jika Polda Sumbar melakukan proses hukum dengan benar sesuai aturan akan terjadi keadaan sebaliknya.

Bahkan KabarDaerah.com yang merupakan media nasional akan melaksanakan fungsinya dengan sebaik baiknya, sehingga nama baik Polri dan Polda Sumbar akan kembali membaik sesuai dengan perintah kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, sebutnya

Sekarang yang terjadi adalah perbuatan menghalangi proses hukum, yang jelas jelas merupakan perbuatan pidana. Akibat menghalangi proses hukum bukan hanya pelaku tapi institusi Polri juga ikut menaggung akibat buruk, kata ketua LSM KOAD kepada media ini.

“Polda Sumbar seharusnya cepat melakukan reaksi, sebenarnya jika sikap PRESISI dipahami dengan benar, maka  melalui perkara Bypass Teknik ini justru bisa menaikkan ratting Polri dimata masyarakat.”, jelas Ketua LSM KOAD

Mari jadikan peristiwa ini sebagai pengalaman, “sulitnya melapor pidana” mulai dari Polsek, Polresta bahkan sampai ke Polda Sumbar. Mari kita rubah, jika Polri sengaja mempersulit masyarakat melapor, bagaimana mungkin keamanan dan ketertiban yang menjadi isi Tribrata dan Catur Prasetya Polri akan tercapai, semua kembali kepada Polri sendiri, mau atau tidak untuk berubah.

Akhir akhir ini Jendral Sigit mengatakan bahwa, ‘jika tidak patuhi aturan silakan keluar dari gerbong’. kata jendral Sigit. “Saya selalu mewanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran khususnya terhadap hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri,” kata Sigit seperti dilihat dalam video di akun Instagram resminya, Senin (12/9/2022). dikutip dari sumber detiknews, “Arahan Tegas Kapolri Copot Langsung Anak Buah Bila Langgar Aturan”

Menyaksikan fenomena ini, Seharusnya Polri ditingkat daerah segera berubah, “Saya tidak habis fikir, Apakah Polisi sudah tidak peduli dengan Tribrata Polri, Catur karya, UU, KUHAP, Perkapolri, serta transformasi menjadi Polri yang Presisi yang digaungkan Jenderal Sigit Prabowo, kata ketua LSM KOAD ini.

lanjutnya “Sehingga tanpa beban dalam menghentikan perkara yang di laporkan oleh masyarakat,” pungkas Ketua LSM KOAD.

Kami yang mengalami sendiri kejadian ini, sampai-sampai perwira setingkat AKBP pun tidak bersedia menanda tangani surat serah terima bukti yang diminta utusan pelapor (Rini Eka Gustia), kata Indrawan ketua LSM KOAD.

Beberapa kali acara klarifikasi, memang sudah diadakan oleh Bagwassidik dan Polresta Padang. Tapi dua dari tiga kali pemanggilan tidak menguntungkan pihak pelapor. Telah terjadi mencerca dengan kata kata yang memojokkan secara bersama sama terhadap pelapor. Tujuannya agar laporan dari pelapor dibatalkan atau tetap tidak diproses hukum dengan alasan bukan tindak pidana, sehingga para pelanggar aturan dikepolisian bisa selamat dari pelimpahan laporan dari Divpropam mabes Polri.

Saya meyakini, jika hal ini, tidak segera disadari oleh Ditreskrimum dan bidang propam Polda Sumbar, bukan tidak mungkin pelapor akan kembali menyurati mabes Polri, pungkas ketua LSM KOAD.

Saya sudah menduga, bahwa hal ini dilakukan agar perkara yang kami adukan bisa dimentahkan kembali,

dengan diadakannya acara Klarifikasi yang dikemas seperti Gelar Perkara, terlihat jelas semata mata hanya untuk mengambil keputusan bersama, bukan untuk membuat terang perkara. (Tim)