Kabardaerah.com Bengkulu Selatan – sangat di sayangkan dengan apa yang terjadi di Desa Durian Seginim Kecamatan Seginim, pasalnya belum lama ini Pemerintah Desa ini sedang dilakukan pemeriksaan atas realisasi dana Desanya tahun yang lalu, alhasil pemeriksaan tersebut terbukti rugikan keuangan Desa hingga ratusan juta rupiah.
Akan tetapi nampaknya hal itu tidaklah nyurutkan niat Pemerintah Desa Durian Seginim untuk melakukan kesalahan kembali, hal ini jelas sesuai pernyataan salah satu TPK kegiatan Durian Seginim, yang mana dana kegiatan sebesar 6jt rupiah sudah di serahkan dengan Kepala Desa namun hingga berita ini di terbitkan pertanggung jawaban dana kegiatan tersebut belum di terima oleh TPK.
“Ya sekitar tanggal 1 tadi kami sudah mencairkan dana tersebut, namun dananya sudah saya serahkan dengan Kepala Desa karena sesuai perintah atasan dialah yang akan merealisasikan kegiatan tersebut, terkait pertanggung jawaban hingga saat ini saya belum menerima pertanggung jawabannya, ataupun SPJ nya kemana di realisasikan” terang Rina.
Terpisah Kepala Desa Durian Seginim Mirzan Parozi saat di konfirmasi di Kantor Desa Durian Seginim menyatakan bahwa dirinya tidak ada menerima dana kegiatan tersebut.
“Tidak ada itu saya sudah marahi TPK, gak ada sama saya dana tersebut, mana bisa Kepala Desa memegang dana kegiatan itu urusan TPK” terang Mirzan.
Sementara itu Hotma selaku penggiat yang aktif memantau pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan angkat bicara terkait adanya kejanggalan dalam realisasi dana Desa di Desa Durian Seginim.
“Apabila apa yang di Tarakan TPK Durian Seginim benar, pihak pihak terkait mestinya dapat menjadikan kejadian ini sebagai pintu masuk, untuk melakukan audit di Desa Durian Seginim, karena atas pernyataan TPK yang berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Desa patut di nilai realisasi dana Desa di Desa Durian Seginim timbulkan kerugian keuangan Desa” ungkap Hotma.
Ronik juga menambahkan, apabila nantinya seolah ada pembiaran, terlebih pemerintah Desa ini sudah terbukti pernah rugikan keuangan Desa hingga ratusan juta rupiah, maka kita akan melaporkannya secara resmi hal itu jelas dari pernyataan TPK sudah tidak singkron dengan pernyataan Kades, padahal Kades dengan TPK tersebut mestinya harus sejalan bukan saling tuding, tutup Hotma. (RN)
