KabarDaerah.com – Kata Hendri Satrio,” Reformasi jilid dua harus segera dipercepat” demikian katanya Hendri Satrio. Indonesia lebih rendah dari papua Nugini, TSM dilakukan sangat masif.
Seberapa banyakpun para profesor dinegeri ini ternyata tidak berarti apa apa bagi jokowi, rakyat tetap diketjain tapa ada halangan apapun, bahkan HAM PBB melakukan protespun diabaikan, jokowi memenag sangat hebat.
Kata salah satu yang merasa ditelanjangi dalam vidio tersebut bahwa “pengadilan rakyat menunggu” jangan kalah dengan 5 orang manusia yanga baru besar.
Film dokumenter ‘Dirty Vote’ menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Isinya menyorot kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sejak ditayangkan pertama kali pada Minggu (11/2) lalu di channel YouTube PSHK Indonesia dan Dirty Vote, film tersebut sudah menghimpun views lebih dari 8,2 juta.
Bahkan, topik mengenai film dokumenter garapan Dandhy Laksono tersebut betah bertengger di uruta pertama jejeran trending topic X selama beberapa hari.
Saat ditanya tanggapan soal kehebohan film Dirty Vote, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjawab santai. Banyak lagi yang lainnnya. hal itu hanya untuk mengingatkan bahwa kita perlu memperjuangkan nasib negeri ini kedepan. Sebahagian stake Holder mengira, bahwa negeri ini sudah tidak punya harapan lagi. Dibutuhkan para pejuang penjuag yang ikhlas .
Di tengah masa tenang Pemilu 2024, sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote dirilis di akun Youtube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia pada Minggu (11/2/2024). Terpantau, hingga pukul 09.30 WIB Senin (12/2/2024) atau 20 jam setelah diunggah, video tersebut telah ditonton 2,5 juta kali.
Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini cukup membuat heboh karena isinya yang mengungkap sistem kecurangan yang berpotensi terjadi di Pemilu 2024.
Di platform X, film ini pun sampai menjadi trending topik dan banyak dibicarakan netizen di berbagai media sosial lainnya. Banyak influencer juga yang menyinggung soal dokumenter ini.
Dalam durasi 1 jam 57 menit, 3 pakar hukum tata negara menyampaikan dengan gamblang berbagai hal terkain desain kecurangan yang ditemukan di Pemilu 2024. Mulai dari ucapan Presiden Jokowi yang berbeda-beda terkait dengan masuknya anak-anaknya ke dunia politik, ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga bagaimana pelanggaran etik di lembaga-lembaga negara.
“Semua rencana ini tidak di desain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mengakali Pemilu itu sebenarnya disusun bersama. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama,” kata Feri Amsari
“Persaingan politik dan perebutan kekuasaan desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak. Yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, dimana dia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” tutur Zainal Arifin Mochtar.
“Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah. Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan, yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu,” tutup Bivitri Susanti
Kolaborator di Balik Dirty Vote, Di akhir film dokumenter Dirty Vote, dituliskan siapa saja orang-orang, lembaga dan organisasi yang terlibat sebagai kolaborator dalam film ini.
Mereka yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Prof Ikrar Nusa Bakti,” Demokrasi makin merosot, sementara Wuri HAndayani seorang ahli ekonomi dari UGM dan banyak lagi aktivis lainnya, menyerukan “pengadilan rakyat dilaksanakan secepatnya”.
Refli Harun juga tidak kalah dengan yang lain Refli Harun mengatakan bahwa terjadinya demo karena “kita percaya dengan KPU Curang”.
Pakar hukum Tata Negara mengatakan, ”
Sukron Makmun mengatakan, ” ketika bangsa bangsa hancur, ketika yang nyolong orang gede, semua pada diam, itulah yang disebut alasan hancurnya suatu bangsa “, katanya.
Terlalu banyak yang melakukan demo, mulai dari kecurangan pemilu 2024 secara TSM, sampai akhirnya kepada turunkan rejim yang berkuasa, hukum mereka setimpal dengan perbuatannya.
Sudah terlalu banyak yang tidak suka dengan situasi ini, mereka yang mengutarakan perasaannya sudah sangat banyak yang bersuara. mereka inginkan suasana ini berubah.(Red)
