BUMN: Tahun 2018 Soal Freeport Harus Clear

TERBARU49 Dilihat

NASIONAL.KABARDAERAH.COM- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan ingin mempercepat penyelesaian proses divestasi saham PT Freeport Indonesia ke tangan pemerintah pada semester I 2018 mendatang. Target ini artinya lebih cepat dari target yang sempat diutarakan sebelumnya yaitu pada akhir tahun 2018.

“Insyaallah, Freeport di semester I 2018,” ungkapnya di kawasan Kuningan, Rabu (27/12) sambil enggan membeberkan lebih jauh alasan dia memajukan target dari proses pengalihan saham Freeport sebanyak 51 persen itu.

Rini menambahkan, sampai saat ini kedua belah pihak yaitu pemerintah dan PT. Freeport Indonesia masih terus berupaya saling memenuhi poin-poin negosiasi yang menurutnya, pemerintah harus bersikap hati-hati. “Semua masih dalam proses, kami harus hati-hati,” terang dia.

Menurutnya, ada empat poin yang sedang dicari kesepakatannya, yaitu pertama, kewajiban membangun fasilitas pemurnian dan (smelter). Kedua, divestasi saham Freeport ke tangan pemerintah sebesar 51 persen. Ketiga, perubahan skema pengenaan pajak sesuai dengan kontrak (nail down) atau peraturan yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (prevailing). Dan keempat, perpanjangan operasi hingga 2041 mendatang.

“Di masing-masing item itu kami melakukan detail negosiasi dari prosesnya maupun bagaimana mencapainya sebelum menyepakati mengenai pengeluaran IUPK yang baru,” pungkas Rini seperti dikutip dari kabarpania.

(KP/Ais)