Sumbar.KabarDaerah.com- Lantaran tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), tanggal 15 bulan Juni 2020 sejumlah masyarakat kota Padang melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas Walikota Padang.
Bulan Juni 2020,Rumah Walikota Padang dikepung warga yang meminta haknya.
Senin (15/6/2020) pagi, belasan warga Kota Padang mendatangi rumah dinas yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 11 Kecamatan Padang Barat, mereka datang kerumah walikota, guna menyampaikan aspirasi bahwa tidak meratanya pembagian BLT kepada masyarakat yang terdampak virus Corona atau Covid-19.
Dalam melakukan unjuk rasa, massa berjalan kaki dari kawasan Pantai Padang, melewati Olo kemudian menyampaikan aspirasinya di depan rumah dinas walikota padang.
Tak hanya itu, dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut juga dibarengi spanduk bertuliskan Mana Janjimu Pak Walikota, Hei Mahyeldi kenapa kami dibedakan. ‘BLT merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Padang dan hak kami sebagai masyarakat’.
Seorang Pria yang mengaku Ketua Nelayan Kota Padang, Rafit mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan hari ini bukan sebagai demo, hanya saja ingin menyampaikan keluh kesah dan suara masyarakat terutama bagi yang belum mendapatkan bantuan.
“Kami bukan demo, kami ke sini menyampaikan hak kami sebagai warga Kota Padang yang tidak menerima dana BLT semenjak PSBB,” kata Rafit.
Sebagai warga Kota Padang, ia mengatakan tidak terdaftar sebagai penerima BLT, padahal terdampak penularan virus Corona atau Covid-19. virus Corona tidak membedakan kaya maupun miskin. “Kami merasa kasihan pak, ada pemulung, nelayan, ibu-ibuk yang membutuhkan bantuan BLT tidak keluar namanya, padahal semua merasakan dampak Covid-19 ini,” tutup Rafit. (Dilansir dari Haluan)
Menurut ketua LSM KOAD, ” Jika Pemko Padang tidak punya uang, wajar jika dana bantuan terdampak Covid, batal diberikan pada seluruh masyarakat kota Padang.
Namun jika salah penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dirugikan, masyarakat batal mendapatkan dana bantuan sebagai masyarakat terdampak Covid-19.
Cuplikan berita ini kembali kami tampilkan, bahwa disaat Mahyeldi menjadi walikota Padang, sudah sering di demo terkait dana Covid tersebut.
Seperti Dana DID contohnya, pasar Banda Buek Dilakukan renovasi dengan dana DID tersebut. sedangkan masayarakat kelaparan.
Pemko Padang harus lebih dahulu menyelamatkan masayarakat dari pada pasar. demikian ungkap Indrawan ketua LSM KOAD kepada redaksi.
Diharapkan dana yang seharusnya diberikan ke masyarakat jangan disalah gunakan”, pungkas Ketua LSM KOAD.
Ketua LSM KOAD, ”Saya yakin bahwa dana bantuan dari pusat, sudah dialokasikan. Masyarakat harus jeli, bahwa kita sedang menghadapi pilgub 2020.
Sekarang tentu kita sudah bisa kembali mengejar pelaku penyimpangan dana Covid-19 tersebut.
Mari bersama kita kawal dana yang sudah dialokasikan dari pusat. tidak sulit untuk mengetahui kemana dana bantuan tersebut mengalir.
Kami akan telusuri kenapa banyak warga Padang tidak mendapat kan bantuan selama PSPB diberlakukan. “, tambahnya
Sebagai LSM kami berusaha mencari data terkait pembagian dana BLT tersebut, dari 30 orang yang kami mintai keterangan tidak satupun yang mendapat dana bantuan BLT kota Padang.
Salah satunya bernama Rini yang berdomisili di Kampung kalawi Lubuk Lintah kota Padang, Rini menjelaskan bahwa dia tidak pernah mendapat dana Bantuan Langsung Tunai tersebut. pada hal dia termasik salah satu warga kota Padang, demikian dikatakannya.
Berikutnya, Aziza, aziza juga mengatakan bahwa dia belum pernah mendapat dana covid tersebut.
Seharusnya Portal berita Online, dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengusut, indikasi korupsi.
LSM KOAD menemukan pemakaian dana Covid untuk membangun pasar Banda Buek pertengahan tahun 2020 lalu.
Silakan panggil kami, kami senang Jika dipanggil untuk memberikan keterangan. kami sudah ingatkan Dinas terkait perihal Dana DID tersebut, namun jawaban mereka banyak yang tidak memuaskan.
Salah satu contoh pemakaian dana DID untuk pasar disuasana Covid,
Kami LSM KOAD menilai sangat tidak elok, dimana, saat masyarakat banyak yang tidak mendapatkan dana bantuan tersebut, sementara Kadis perdagangan mengatakan proyek Pasar Banda Buek didanai pakai dana DID kota Padang.
Kami sebagai LSM yang berani bersuara, berharap dipanggil baik oleh kejaksaan maupun Polda Sumbar, guna dimintai keterangan terkait berita yang di piblish.
Aparat jangan diamkan, kami senang jika kami sebagai LSM dijadikan partner penegak hukum dan berada digaris depan, Kami akan berikan data yang kami punya, ungkapnya.
