Polda Sumbar Sedang Bertransformasi Menjadi Polri Presisi

Sumbar.KabarDaerah.com–Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja meminta Polri untuk serius berubah menjadi institusi yang lebih baik di masa mendatang. Karena lembaga pengawasan tidak begitu berfungsi di parlemen, maka semua tergantung Polri. Kalau Polri mau serius berubah, mungkin KPK tidak banyak kerjaan lagi,” kata Adnan di Jakarta, Senin (30/9).

“Jika Polri masih tidak berubah, terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan penegakkan hukum, maka jangan harap bisa bertahan, desakan agar Polri berubah tidak bisa ditolerir, kata ketua LSM KOAD”.

Lanjutnya ketua LSM KOAD lagi, “seperti yang kita ketahui, jika kita harus merubah sistem, maka tidak ada jalan, selain Kapolri, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek yang harus menjadi ujung tombak perubahan tersebut”.

“Bayangkan jika setiap orang dihalangi melapor, apa gunanya Polri, buat apa negara mengeluarkan uang yang begitu besar hanya untuk membiayai sesuatu yang sebenarnya tidak berguna”.

“Polri baik masih banyak, bahkan yang ingin berubah juga masih sangat banyak, tapi mereka yang mau berubah berada diposisi yang tidak menentukan. untuk diperlukan usaha dan dukungan masyarakat, jika Polri tetap seperti keadaan hari ini”.

“Kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, berharap bahwa Kapolda Sumbar dijabat oleh seseorang yang diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk merubah jajaran Polda se Sumatera Barat”.

“Namun kata ketua LSM KOAD, hal itu tidak akan serta merta membuat Polda langsung berubah, sangat dibutuhkan peran serta seluruh komponen masyarakat LSM, ORMAS dan Masyarakat sendiri terutama dari internal Polri”, kata ketua LSM KOAD kepada media ini.

Terakhir, Kritik akan keberadaan Polri langsung dikatakan presiden, dimana Presiden sengaja mengundang petinggi Polri ke Istana negara untuk dinasehati, diberikan wejangan, semua itu agar Polri segera berubah menjadi lebih baik. Polri diminta presiden menjauhi hidup mewah ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat.

“Jika presiden sudah berpesan demikian, pertanda bahwa Polri memang sudah harus berubah”, sebutnya

Tidak ada lagi kata yang pantas diucapkan, sehingga tidak ada pilihan, “Polri harus segera berubah menjadi lebih baik, patuhi aturan hukum laksanakan amanah UU “.

Kami sebagai masyarakat butuh Polri yang taat hukum, bukan Polri yang menyengsarakan masyarakat, katanya

Kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak, mari kita tinggalkan sifat sifat jahat yang justru akan membuat kita tidak nyaman, sebagai contoh perkara Sambo, dan Teddy Minahasa, sebutnya

Semoga dengan komentar-komentar yang diterbitkan melalui media, Polri dan Polda segera memperlihatkan keinginan untuk berubah.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono S.IK, SH adalah salah seorang pimpinan yang belum pernah didapatkan Polda Sumbar selama ini, semoga ditangan beliau Polda Sumbar segera berubah, kata ketua LSM KOAD mengakhiri.

Sulitnya melapor di Polda Sumbar, bukan omong kosong, berikut diterangkan oleh ketua LSM KOAD:

1. Ketika masyarakat akan melapor seharusnya cukup dengan datang ke SPKT Polda Sumbar. tapi di Polda Sumbar harus mondar mandir ke lantai 1,2,3,4 untuk digagalkan oleh piket Ditreskrim Polda Sumbar.
2. Setelah dilakukan berulang-ulang, pelapor akhirnya, diarahkan untuk menulis surat ke Kapolda, ternyata surat kami hanya sampai ditangan koorspripim kapolda sumbar. surat yang dikirim akan diamankan spripim. sehingga tidak sampai ke alamat yang dituju Kapolda Sumbar.
3. Jika terdesak dengan berbagai hal, atau jika diketahui Kapolda atau dimuat dalam pemeberitaan maka bagwassidik akan menjadwalkan gelar perkara. Dalam gelar perkara, pelapor akan dicecar dengan berbagai pertanyaan yang membuat nyali ciut, bahkan ada yang sampai kepada ancaman pidana pemalsuan segala.
4. Pengalaman kami sebagai LSM KOAD sebagai pelapor bahkan setelah satu tahun laporan kami masih diakali, terkesan bahwa laporan kami bukanlah peristiwa pidana.
5. Untuk itu pelapor diminta memakai penasehat hukum atau pengacara dan diminta mengadakan saksi ahli pidana.
6. Laporan kami yang sudah menjadi attensi kapolda pun masih berusaha dihalang-halangi.
7. Perkara yang kami laporkan di Polsek Kuranji, gembok sebagai barang bukti yang telah diserahkan ke kanit Polsek Kuranji, ternyata telah hilang.
8. Disaat perkara dihentikan Polsek dan Polresta, masih dilakukan pembelaan oleh oknum oknum di Polda Sumbar. sebagai contoh ketika dilaporkan kepada Itwasda, bidpropam, Ditreskrimum, perkara yang kami laporkan masih di diamkan, bahkan untuk membuat laporan baru kami selalu dihalangi.

Jika disadari hal ini termasuk menghalangi proses hukum atau obtrusction of justice, sehingga Polri presisi yang menjadi slogan kapolri sampai saat ini hanya isapan jempol, sebut ketua LSM KOAD kepada media ini.

Keterangan diatas diperkuat lagi dengan ucapan pengacara pelapor pelapor Afrizal SH yang mengatakan bahwa perkara yang kami laporkan terindikasi berhenti atas perintah atasan, sebut ketua LSM KOAD.

Hari ini, Polisi sudah berada dititik NOL. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri berada dititik paling bawah, dibutuhkan kesadaran dari segenap anggota Polri sampai kepada Pimpinannya, agar Polri kembali dipercaya masyarakat.

Negara dan Rakyat sangat membutuhkan Polisi, tapi yang benar-benar Polisi dan Polisi yang benar. Rakyat butuh Polri, Rakyat tidak butuh Polisi-Polisian, Rakyat tidak butuh Polisi pelanggar aturan, Polisi yang suka merekayasa perkara, Polisi yang tidak jujur, Polisi yang pembela pelanggar hukum, Polisi yang tidak berkeadilan, Polisi tidak punya kemampuan dalam melakukan pekerjaannya. Seperti kata Jendral sigit, Polisi yang dibutuhkan adalah Polri yang Presisi. seperti yang ada pada dinding Polda Sumbar problem solving, transparan dan objektif.

Sekarang, katakanlah bahwa kinerja Polisi saat ini tidak sedang baik baik saja, kredibilitas Polisi diragukan, kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap institusi kepolisian, harus mendapat perhatian lebih dari negara. masyarakat harus berani melakukan kritik agar kepolisian segera berbenah diri.