JAKARTA, KABARDAERAH.COM- Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda proses dan tahapan pemilu janggal.
Pasalnya, selain ditolak banyak pihak karena PN Jakpus telah memutus perkara di luar kewenangannya, putusan tersebut juga disinyalir sebagai upaya mengotak-atik konstitusi.
Demikian disampaikan Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/3).
Situasi saat ini bukan sekadar PN melampaui kewenangannya, mereduksi konstitusi dan UU pemilu.
“Kami mencermati, ada upaya terorganisir di balik ini,” kata Herzaky.
Ia menduga, masih ada sekelompok orang yang masih terus berupaya mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, untuk memuluskan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Mereka tahu sudah divonis gagal oleh rakyat. Tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk berkuasa kembali. Jadi, dengan segala upaya, berhubung masih punya kekuasaan, mereka terus menggedor berbagai pintu, bahkan dengan cara-cara yang tidak pantas,” tandasnya.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan partai tersebut pada 8 Desember 2022 dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU yang menetapkannya sebagai partai dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.
Padahal, setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Akibat kecerobohan itu, PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda Pemilu. **
