ABU DHABI, KABARDAERAH.COM– Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menekankan pentingnya agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Terutama yang menyangkut pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa di WTO (Appellate Body) yang telah lama stagnan akibat adanya intervensi Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut dia ungkapkan pada kesempatan Konferensi Parlemen di WTO (PC WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (25/2/2024).
Pada pertemuan tersebut Ketua BKSAP yang juga sebagai Co-Chair yang turut memimpin jalannya sidang, berpendapat pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa harus disertai dengan peningkatan independensi dan transparansi WTO, agar bebas dari aksi unilateral dari negara manapun.
Sementara itu di kesempatan yang sama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Partai Demokrat) dan Sukamta (F-PKS) juga berkesempatan menjadi penanggap aktif pada sesi diskusi terkait Perdagangan Multilateral Inklusif dan Teknologi Digital.
Putu Supadma Rudana menyampaikan kepentingan nasional Indonesia terkait hilirisasi yang tengah menjadi sorotan di WTO, sedangkan Sukamta menyatakan pentingnya pengakhiran segera moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.
Pada pertemuan yang dilaksanakan menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tersebut, Delegasi Indonesia menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait isu-isu perdagangan di WTO, antara lain isu Fisheries Subsidies, Public Stockholding, serta perlunya pengakhiran moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.
Dialog yang cukup aktif antara kelompok negara-negara berkembang dengan negara maju mewarnai jalannya diskusi. Terutama dengan adanya perbedaan pendapat antara keduanya, terhadap isu-isu strategis di WTO.
Ketua Tim Delegasi DPR RI ini juga berkesempatan untuk berbincang dengan Delegasi dari Korea Selatan dan Parlemen Eropa terkait isu-isu yang didiskusikan. Turut hadir dalam pertemuan Wakil Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Andi Ahmad Dara (F-PG) dan Himmatul Aliyah (F-Partai Gerindra). **
