MALUT.KABARDAERAH.COM- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akhirnya angkat bicara terkait dengan dugaan pungutan liar (pungli/Red) yang diduga dilakukan panitia HUT KORPRI ke-46.
Kepada media ini selaku corong pemerintah Kota Tidore , Kabag Humas Kota Tidore kepulauan Asis Hadad, Rabu (6/12) mengatakan, masalah tersebut telah di lakukan penyelidikian oleh tim Audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.
Jadi, Wali kota sudah perintahkan kepada Tim Audit Inspektorat untuk melakukan audit dan penyelidikan terkait persoalan ini. ” Nanti kita lihat hasilnya dari tim audit inspektorat dulu apakah itu benar atau tidak penggunaan dana tersebut,” ungkap Azis.
Sekedar diketahui, anggaran HUT KORPRI telah dialokasikan melalui APBD senilai Rp179 juta yang didalamnya memuat terkait dengan honor panitia pelaksana senilai Rp14.500.000. Kemudian pengadaan peralatan olahraga senilai Rp4.475.000. Honor untuk tim penilai dan dewan juri yang terdiri dari Honor Wasit dan Honor dewan juri lomba kesenian senilai Rp16.500.000.
Insentif panitia kegiatan senilai Rp5 juta, honor PNS dan non PNS senilai Rp43 Juta, hadiah untuk dua item kegiatan baik olahraga maupun seni dengan total senilai Rp51.575.750, biaya dokumentasi dan publikasi Rp. 2.900.000.
Selanjutnya biaya cetak Rp11 juta, Sewa ruang rapat atau pertemuan senilai Rp1.200.000, Sewa sarana mobilitas darat senilai Rp. 600.000, sewa Sound sistem Rp. 7 juta dan belanja lainnya. **
( Hrd)
