DKI.KABARDAERAH.COM- Pendiri kantor hukum Lokataru Haris Azhar menilai pidato presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertajuk Visi Indonesia sebagai sesuatu yang cukup mengerikan jika dipandang dari perspektif hak asasi. Menurutnya, Jokowi pada pidato tersebut tidak menyinggung penegakan HAM sama sekali.
“Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM,” kata Haris saat dihubungi, Senin (15/7/2019), dikutip dari tempo.co.
Lebih jauh, Haris merasa khawatir jika pidato tersebut bakal menjadi lonceng penggerak untuk melanggar hukum dan HAM atas nama investasi. “Misalnya jangan halangi investor; atas nama persatuan. Lalu dikatakan akan dihajar bagi siapapun yg menghalangi investor. Ngeri kali!” ujar dia.
Haris juga menyoroti tentang derita masyarakat yang tanahnya diambil pebisnis yang sama sekali tidak disinggung pada pidato yang bacakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) itu. “Dimana ruang mereka dalam pidato semalam?” kata dia.
Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara juga mengkritik pidato Jokowi juga menyatakan hal yang senada dengan Haris. Anggara mengatakan jika Jokowi sama sekali tak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, presiden hanya bicara mengenai masa depan ekonomi nasional.
Padahal, ujar Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.
“Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ujar Anggara melalui keterangan tertulis, Senin (15/7/2019), dikutip dari tempo.co.
Anggara menjelaskan, pembangunan negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu tetap akan menjadi prioritas pemeritah lima tahun ke depan.
Moeldoko mengakui, masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus HAM tak dibahas secara eksplisit oleh Jokowi dalam pidatonya. Namun, bukan berarti ketiga hal tersebut akan dikesampingkan. “Tidak ada upaya, niat untuk abai terhadap persoalan-persoalan itu, tidak. Tolong cara memahaminya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019), dikutip dari kompas.com. **
(Tempo/indra)
