DKI.KABARDAERAH.COM-Partai Gerindra hingga saat ini masih belum menentukan sikap politiknya ke depan. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu masih menimbang antara menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.
Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa dalam sebuah negara membutuhkan keseimbangan antara penguasa dan pemantau. Untuk itu, dirinya mengusulkan perlunya komunikasi di antara kedua belah pihak, dalam hal ini partai pengusung Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dengan Partai Gerindra.
“Ya, soal koalisi itu ditentukan dua belah pihak baik oleh Gerindra juga tentu apalagi pihak partai pemerintah, nanti ya dilihat lah,” ujar JK di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juli 2019.
Terkait peluang Partai Gerindra masuk ke pemerintahan, JK tak secara gamblang menyebut Partai Gerindra untuk menjadi oposisi. Namun, dirinya berpandangan sebaiknya ada pihak penyeimbang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Tidak mengatakan lebih baik, tapi perlu keseimbangan. Negeri ini demokrasi perlu keseimbangan,” kata JK.
Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra masih belum belum menentukan sikap politiknya. Karena itu, Prabowo Subianto pun mengumpulkan Dewan Pembina Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 19 Juli 2019.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dari pertemuan tersebut, seluruh peserta rapat memberikan kewenangan penuh kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk mengambil keputusan.
“Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kita ditambah dengan pembicaraan tadi sudah menjelaskan bahwa semuanya menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina. Hari ini rapat memberikan penguatan kepada beliau bahwa kita mempercayakan semuanya kepada beliau,” ujar Ahmad Muzani.
“Begitu sudah diambil keputusan (sama Prabowo Subianto), sami’na waato’na: saya dengar dan kami taat,” tambahnya. **
(Harianpijar/baim)
