TANAH DATAR, KABARDAERAH,- Sebanyak 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Datar sepakat menunda dan membatalkan seluruh kegiatan Pokir dan memotong anggaran perjalanan dinas para dewan itu.
Kesepakatan itu dambil dalam rapat finalisasi anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (21/03/2020) di Gedung DPRD setempat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, juga dihadiri langsung Ketua DPRD Roni Mulyadi Dt Bungsu dan Wakil Ketua Saidani, serta seluruh anggota banggar DPRD itu sepakat jika anggota dewan melakukan Refocusing Anggaran Tahun 2020 ini mengingat cukup besarnya beban APBD pada tahun ini.
“Kami juga sepakat pengurangan Rp 4 Milyar anggaran perjalanan dinas dan kegiatan dewan lainnya,”
Sebelumnya, Ketua TAPD Tanah Datar Irwandi, dalam rapat tersebut itu manyampaian bahwa Tanah Datar harus melakukan Refocusing Anggaran tahun 2020 ini, karena beban APBD Tanah Datar tahun ini selain devisit yang besar juga terjadinya pengurangan dana transfer dari pusat untuk kebutuhan penanganan covid 19 di Tanah Datar.
“Pergeseran yang dilakukan yakni sebesar Rp 271 Milyar lebih yang terdiri dari Rp 122 Milyar lebih devisit, Rp 57 Milyar untuk penanganan Covid-19 serta Rp 91 Milyar pengurangan dana transfer dan PAD,” ucap Irwandi.
Sesuai menerima saran dan masukan dari sejumlah anggota banggar, mengingat keperluan dana untuk penanganan Covid-19 di Tanah Datar, maka DPRD Tanah Datar sepakat mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di kabupaten Tanah Datar.
“Kami anggota DPRD Tanah Datar sepakat digesernya pelaksanaan pokir DPRD serta perjalanan dinas yang dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 di Tanah Datar,” ucap Anton Yondra usai rapat internal dengan sejumlah fraksi DPRD Tanah Datar.
Ia menjelaskan, jika seluruh Pokir dan BKBK yang ada saat ini segera dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.
“Kami juga sepakat pengurangan Rp 4 Milyar anggaran perjalanan dinas dan kegiatan dewan lainnya,” tegas Anton Yondra.
Selain menggeser anggaran Pokir, dalam rapat finalisasi ini, DPRD dan TAPD Tanah Datar juga sepakat untuk menunda pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik serta sejumlah kegiatan lainnya kecuali yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19 di sejumlah OPD.
Sementara itu Ketua DPRD Roni Mulyadi Dt Bungsu usai rapat finalisasi anggaran itu menyebutkan, pengurangan pokir ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian DPRD terhadap penanganan Covid-19 di Tanah Datar.
“Artinya, semua yang kami lakukan semata mata untuk masyarakat Tanah Datar, dan keputusan ini merupakan bentuk pembantahan kepada publik jika DPRD Tanah Datar tidak mau memberikan Pokirnya, buktinya semua sudah kita sepakati dan tinggal pemerintah membuat regulasi yang tepat,” ujar Roni. (Bdoy)
