Waisai.Kabardaerah – Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini cenderung masih menggunakan pendekatan generalisasi (keseragaman) dan adoptasi (peniruan) sistem pendidikan.
Sehingga kurang memperhatikan kondisi dan karakteristik kedaerahan yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan strategi dan metode pendekatan yang sesuai.
Hal ini diungkapkan Tokoh Pendidikan Raja Ampat, Hasan Makasar yang juga merupakan bakal calon Wakil Bupati Raja Ampat mendampingi bakal calon Bupati, Manuel P. Urbinas kepada kabardaerah.com, jumat (10/07/2020).
Ia menerangkan, secara geografis dan berdasarkan input siswa pada satuan pendidikan maka karakteristik kewilayahan pendidikan di tanah Papua (Papua dan Papua Barat) terbagi dalam empat kategori. Yakni karakteristik kewilayahan pendidikan di daerah pegunungan, pesisir pantai,antara (kota dan Kampung) dan perkotaan.
“Dari keempat kategori kewilayahan pendidikan yang cenderung mendekati pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah karakteristik kewilayahan pendidikan di daerah perkotaan, sedangkan tiga kategori kewilyahan pendidikan baik di daerah Pegunungan, Pesisir Pantai, dan di daerah Antara masih jauh dari pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP),” ungkap Kepala Sekolah SMK N 2 Raja Ampat ini.
Sementara untuk Kabupaten Raja Ampat, menurut Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini yang masuk dalam kategori karakteristik kewilayahan pendidikan di daerah pesisir terdapat 109 sekolah dasar (SD) 36 sekolah menengah pertama (SMP) dan 21 sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA, SMK), yang berada di 117 kampung dan 4 Kelurahan yang tersebar di empat pulau besar yakni : Pulau Misool, PulauSalawati, Pulau Batanta dan PulauWaigeo.
Khusus untuk Ibu Kota Waisai, kata Hasan Makasar termasuk dalam kategori Karakteristik Kewilayahan Pendidikan Antara, dimana kedudukannya satuan pendidikannya (sekolah-sekolah) berada di pusat kota Kabupaten Raja Ampat. namun sebagaian besar peserta didiknya berasal dari kampung-kampung yang tersebar di seluruh Kepulauan Raja Ampat.
“Raja Ampat walaupun di Kota Kabupaten namun karakter kewilayahan pendidikan Antara, belum masuk daerah perkotaan, sehingga kalau kita lihat itu maka kita bisa simpulkan sampai saat ini pendidikan di Raja Ampat belum penuhi standar Nasional Pendidikan,” pungkasnya.
(RIS)
