JAKARTA-Kelompok dewan perwakilan daerah (DPD) RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar dialog kebangsaan dengan tema “Katakan Tidak pada Biaya Pemilu dan Pilkada Mahal,” di lobi Gedung DPD RI Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Dialog Kebangsaan kali ini menghadirkan pembicara selain Tamsil Linrung juga mantan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, Prof Mas Roro Lilik Ekowanti dan Titi Anggraini dari Perludem.
Ketua Kelompok DPD RI di MPR Tamsil Linrung menilai pelaksanaan demokrasi dalam pemilu semakin jauh dari esensi dan tidak dengan biaya pemilu yang mahal.
“Biaya pemilu begitu besar, sementara demokrasi di dalam perjalanan ke sini, semakin jauh dari esensi,” kata tegas Tamsil dalam Dialog Kebangsaan bertema “Kata Senator Sulawesi Selatan itu.
Mantan Anggota DPR RI fraksi PKS itu meragukan biaya Pemilu 2024 yang begitu mahal, yaitu Rp110,4 triliun akan bisa mewujudkan hasil yang maksimal karena sistem yang ada sekarang ini. Diantaranya adalah soal PT ( presidential threshold) atau ambang batas pencalonan presiden.
“Ini suatu persoalan yang secara transparan bisa kita lihat bahwa biaya pemilu yang begitu besar itu tidak akan mungkin melahirkan figur pemimpin (presiden) dengan kualitas yang seperti yang kita harapkan,” kata Tamsil.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menilai biaya Pemilu 2024 tidak hanya mahal,tapi mahal sekali.
“Setelah kita crosceck, anggaran ini dirancang pada masa pandemi. Perhitungannya sampai 2024 pandemi belum berakhir. Jadi seluruh proses yang berkaitan dengan pandemi itu mereka hitung sebagai biaya, masker apa segala macam itu semua mereka hitung,” ujar mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasuonal (PAN) dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh II itu.
Dirinya mengaku mendapat kabar, bahwa honor mereka yang bekerja di KPU dilipatgandakan sampai 300% dengan alasan ada tantangan dan kerja berat.
“Padahal, logikanya mungkin ya menurut saya, sebaiknya jangan lebih dari 100% lah. Nanti mungkin Pak Tamsil (DPD) RI boleh memanggil KPU, meminta rincian itu kemudian merekomendasikan agar DPR mengambil langkah untuk penghematan. Jadi terbayanglah berapa jumlah itu akan muncul,” kata Ahmad Farhan Hamid. ** DL.
