KABARDAERAH.com, Mamasa – Usai segel kantor Bupati Mamasa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali mengusir satu persatu pagawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).
Para pegawai yang sedang bekerja diusir satu per satu dari ruangan, kemudian Kantor BPKAD ditutup, paksa oleh satuan pamong praja (satpol PP).
Hal itu terpaksa dilakukan, sebagai bentuk kekesalan mereka karena gaji mereka di triwulan ke-empat Tahun 2023 tidak dibayarkan dan uang makan mereka juga tidak dibayarkan selama enam bulan lamanya.
Satpol PP mengusir semua pegawai BPKAD untuk tidak melakukan aktivitas hingga menyisir seluruh ruangan BPKAD dan menyuruh keluar pegawai satu per satu secara paksa.
Yang berakibat pelayanan di Kantor BPKAD, tidak bisa berjalan dimana para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang datang untuk mengurus segala kebutuhannya, tidak dapat dilayani.
“Jangan harap kantor ini ada pelayanan kepada siapapun atau aktivitas apapun selama gaji dan uang makan kami tidak dibayarkan, kami sudah capek dengan janji janji Pemda yang tidak bertanggung jawabl,” kata, Andik Reski.
Pantuan media kabardaerah.com jika Aksi ini dilakukan, satpol PP sebagai bentuk protes dan tuntutan kepada Pemerintah Darah (Pemda) Kabupaten Mamasa yang dinilai tidak konsisten dan juga mengabaikan hak-hak para tenaga kontrak, utamanya di Satpol PP.
“Intinya kami tidak akan bertahan disini kalau gaji kami tidak dibayarkan,” tegasnya
Menanggapi hal tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Mamasa, Muhammad Syukur menyesalkan akan hal itu.
Menurutnya mestinya itu tidak terjadi, sebab Satpol PP ini bagian dari Pemda juga. Terkait gaji mereka, sementara dalam proses untuk dibayarkan menyesuaikan keuangan daerah.
“Pasti dibayarkan tapi masih proses, harusnya mereka sabar tunggu proses yang berjalan,” Pungkasnya.|***
