Fraksi DPRD Tanah Datar Sorot Kinerja Perangkat Daerah

ADVERTORIAL68 Dilihat

 

TANAH DATAR, KABARDAERAH – Sidang paripurna DPRD Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tentang tanggapan fraksi atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 sorot kinerja organisasi perangkat daerah yang kurang baik sehingga realisasi pendapatan daerah belum mencapai target.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS Istiqlal saat rapat paripurna, Selasa (28/05) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman dihadiri 19 anggota dewan, dihadapan Bupati Irdinansyah Tarmizi, Penjabat Sekda Helfi Rahmy Harun, Sekwan Elizar, para asisten, pimpinan OPD, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar.

“Pemkab juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pajak dan retribusi yang belum maksimal,” kata Istiqlal.

Fhoto : Juru bicara fraksi PPP saat menyampaikan tanggapan fraksinya di sidang paripurna DPRD Tanah Datar. (Humas)

Selain itu kata Istiqlal, fraksi PKS juga menanggapi sikap Pemda yang mengalokasikan anggaran bidang pertanian tidak sampai 5 % dari APBD, sementara pendapatan asli daerah banyak disumbangkan dari bidang tersebut.

Sementara itu, Fraksi PAN melalui Alimuhar Sutan Tunaro menyebutkan, jika masih adanya anak yang Hafizd Alquran tidak bisa masuk ke sekolah favorit seperti yang dijanjikan pemerintah.

“Selain itu, realisasi pendapatan daerah belum mencapai target, dan perlu dievaluasi lagi OPD yang belum mampu bekerja optimal,” ucap Alimuhar.

Penyampaian tanggapan oleh masing-masing juru bicara fraksi itu, juga mempertanyakan realisasi pendapatan daerah hanya 94 %, dan menandakan Dinas Pendapatan Daerah belum matang mengelola target sehingga Silpa cukup besar.

Seperti fraksi PPP melalui jubirnya, mempertanyakan cara kerja OPD dalam mengelola aspek perencanaan yang masih mentah atau belum optimal.

Jubir Fraksi Hanura Wadrawati dalam kesempatan ini juga menyorot mekanisme pengelolaan pajak tentang realisasi pajak hotel, restoran, reklame dan penerangan jalan

“Analisa dan kajian dari OPD terkait perlu di awasi dan realisasi pendapatan daerah ini mengapa tidak tercapai target apakah kurang matang perencanaan, atau tidak cukup waktu untuk mencapainya,” katanya.

Pada kesempatan kali ini, seluruh fraksi DPRD Tanah Datar juga mengakui atas pencapaian prestasi nasional dan perolehan WTP Murni sebanyak 7 kali berturut turut.

Pimpinan Rapat Paripurna Irman menyampaikan pembahasan Ranperda akan dilanjutkan pada Rabu 29 Mei 2019 dengan agenda jawaban bupati atas pertanyaan fraksi-fraksi dewan tersebut. (Adv)